PATI, suarakabar.co.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati memberikan catatan kritis terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP, Burhanudin, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati.
Fraksi PPP menilai bahwa tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun-tahun sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi belanja daerah. Burhanudin menegaskan bahwa kondisi tersebut lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Fraksi PPP mencermati bahwa tingginya SiLPA bukan hasil efisiensi murni, melainkan akibat dari rendahnya penyerapan belanja daerah. Ini menjadi sinyal bahwa masih ada persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan program,” ujar Burhanudin.
Menindaklanjuti hal tersebut, Fraksi PPP mendorong Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan langkah-langkah strategis agar permasalahan serapan anggaran dapat diatasi secara sistematis. Beberapa hal yang direkomendasikan antara lain:
1. Mendesain manajemen pelaksanaan program yang efisien, efektif, dan produktif di setiap perangkat daerah agar setiap kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan koordinasi yang harmonis antara OPD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam proses penyaluran serta pelaporan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan maupun tumpang tindih administrasi.
3. Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi agar efisiensi tidak diartikan sebagai rendahnya penyerapan anggaran, tetapi sebagai kemampuan melaksanakan program dengan biaya optimal dan hasil maksimal.
Burhanudin menekankan bahwa efisiensi sejati harus dibuktikan melalui pelaksanaan program yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar sisa anggaran yang besar di akhir tahun.
“Efisiensi bukan berarti penyerapan rendah, tetapi kemampuan melaksanakan program dengan biaya optimal dan hasil maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan dan penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah,” tegasnya.
Fraksi PPP juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan penguatan sistem perencanaan kinerja dan reformasi tata kelola belanja, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.
(ADV)
