PATI, suarakabar.co.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati menegaskan komitmennya terhadap arah kebijakan fiskal yang lebih mandiri, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Hal itu disampaikan oleh Mohamad Ulin Nuha mewakili Fraksi PPP dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pati terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pandangannya, Fraksi PPP menilai bahwa kebijakan fiskal Kabupaten Pati tahun 2026 harus diarahkan pada penguatan fondasi kemandirian daerah, peningkatan akuntabilitas, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal Kabupaten Pati Tahun 2026 harus lebih berorientasi pada kemandirian fiskal daerah, memperkuat akuntabilitas perencanaan dan realisasi anggaran, menjamin transparansi serta partisipasi publik, dan memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar formalitas tahunan,” ujar Mohamad Ulin Nuha.
Menurut Fraksi PPP, APBD seharusnya tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi alat nyata untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah harus dijalankan secara bertanggung jawab dan terbuka, agar setiap rupiah anggaran memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Lebih lanjut, Ulin Nuha menyampaikan bahwa Fraksi PPP, dengan seluruh catatan dan masukan yang telah disampaikan sebelumnya, menyatakan dukungan terhadap Rancangan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026. Namun, dukungan tersebut disertai dengan harapan agar pemerintah daerah mampu memperbaiki berbagai kelemahan dan mengurangi ketergantungan struktural terhadap SiLPA.
“Fraksi PPP tetap berkomitmen untuk mengawal kebijakan fiskal daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada umat serta rakyat Kabupaten Pati,” tegasnya.
Fraksi PPP juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2026, agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
(ADV)
