PATI, redaksinusantara.id — DPRD Pati melalui Komisi D memastikan akan terus mengawal penanganan pendidikan pasca-penutupan Yayasan Ndholo Kusumo akibat kasus pencabulan oleh oknum kiai. Ketua Komisi D DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan pengawasan diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan peserta didik.
Menurut Teguh, kasus hukum yang terjadi harus diproses secara tegas, namun di sisi lain keberlangsungan pendidikan ratusan siswa juga harus menjadi prioritas utama.
“Penanganan hukum harus berjalan tegas, tapi jangan sampai hak pendidikan anak-anak justru terabaikan. Ini yang akan terus kami kawal,” ujarnya.
Ia menyampaikan, Komisi D akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan adanya solusi yang jelas bagi para siswa.
“Harus ada langkah konkret, apakah melalui pemindahan sekolah atau skema pembelajaran lain. Yang penting anak-anak tetap bisa belajar dengan aman,” tegasnya.
Teguh juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan dan kenyamanan bagi siswa di tempat pendidikan yang baru, agar mereka bisa kembali fokus belajar tanpa rasa takut.
Selain itu, ia mendorong agar pendampingan terhadap siswa tetap dilakukan, baik dari sisi akademik maupun psikologis, mengingat dampak kasus tersebut cukup besar.
“Pemulihan kondisi siswa itu penting. Mereka harus mendapatkan pendampingan agar bisa kembali percaya diri dan siap mengikuti proses belajar,” tambahnya.
Komisi D DPRD Pati, lanjut Teguh, akan terus memantau perkembangan penanganan kasus serta kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah, guna memastikan masa depan para siswa tetap terjaga.
(ADV)
