PATI – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi NasDem, Karwito, mengingatkan agar penghematan anggaran tidak dilakukan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pelayanan administrasi kependudukan.
Menurut Karwito, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat, mulai dari penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga dokumen kependudukan lainnya. Karena itu, dukungan anggaran operasional harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru menghambat pelayanan karena keterbatasan anggaran operasional maupun sarana pendukung,” ujar Karwito.
Ia menjelaskan, kelancaran pelayanan di Disdukcapil sangat bergantung pada kesiapan fasilitas pendukung seperti perangkat komputer, jaringan, server, hingga ketersediaan bahan pencetakan dokumen. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, masyarakat berpotensi mengalami keterlambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
Karwito juga meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran apabila ditemukan kebutuhan mendesak yang berpotensi mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, penyesuaian anggaran perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Efisiensi memang penting, tetapi harus dilakukan secara selektif. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas sehingga kualitas pelayanan tidak mengalami penurunan,” tegas legislator Fraksi NasDem tersebut.
Selain itu, Karwito mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan OPD terkait untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, kebijakan anggaran dapat disusun secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati, lanjut Karwito, akan terus mengawal kebijakan penganggaran agar pelaksanaan efisiensi tidak mengurangi kualitas layanan publik. Ia berharap seluruh masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa kendala akibat keterbatasan fasilitas maupun anggaran.
(ADV)
