PATI – DPRD Kabupaten Pati menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan bagian dari proses penyesuaian regulasi daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. DPRD memastikan pembahasan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mengedepankan kepastian hukum serta kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Hardi, mengatakan pembahasan Raperda tersebut tidak terlepas dari amanat regulasi nasional yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan harmonisasi terhadap aturan perpajakan dan retribusi daerah.
“Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. DPRD berkewajiban memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat di daerah,” ujar Hardi.
Ia menjelaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan mencermati setiap substansi yang terdapat dalam Raperda sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara terbuka agar menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Hardi, penyesuaian regulasi merupakan hal yang wajar dilakukan agar kebijakan daerah tetap selaras dengan perkembangan peraturan nasional. Namun demikian, DPRD tetap akan mengawal agar implementasinya tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan secara proporsional. DPRD akan mengkaji setiap ketentuan secara mendalam agar kebijakan yang dihasilkan tetap memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Hardi menambahkan bahwa DPRD juga akan membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat selama proses pembahasan berlangsung. Masukan dari pelaku usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat dinilai penting sebagai bahan penyempurnaan Raperda.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, seluruh perkembangan pembahasan akan disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembentukan Raperda PBJT agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah, serta tetap menjaga iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Pati.
(ADV)
