PATI – DPRD Kabupaten Pati memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). DPRD juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai substansi regulasi yang masih dalam proses pembahasan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Hardi, mengatakan hingga saat ini pembahasan Raperda masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan akhir. Menurutnya, setiap materi yang diajukan akan dikaji secara mendalam sebelum nantinya disepakati bersama.
“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai informasi yang belum tentu benar. DPRD akan mencermati setiap ketentuan dalam Raperda agar kebijakan yang dihasilkan tetap memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung perkembangan usaha masyarakat,” ujar Hardi.
Ia menjelaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi legislasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh pasal dalam Raperda akan dibahas bersama pemerintah daerah untuk memastikan regulasi yang disusun tidak menimbulkan dampak yang memberatkan bagi pelaku usaha kecil.
Menurut Hardi, proses pembahasan juga memperhatikan ketentuan yang berasal dari pemerintah pusat sehingga regulasi daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setiap pembahasan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan aturan. Kami ingin menghasilkan regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat tanpa menghambat aktivitas ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Hardi menambahkan DPRD akan terus menerima berbagai masukan dari masyarakat sebagai bagian dari proses penyempurnaan Raperda. Aspirasi dari pelaku usaha dinilai penting agar kebijakan yang nantinya ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia berharap masyarakat tetap mengikuti perkembangan pembahasan melalui informasi resmi yang disampaikan pemerintah daerah maupun DPRD sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal setiap proses pembentukan peraturan daerah secara transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia berharap regulasi yang nantinya ditetapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati.
(ADV)
