PATI – Rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD Kabupaten Pati menjadi langkah penting dalam meluruskan informasi terkait dugaan potongan hasil panen yang sempat berkembang di Desa Wuwur, Kecamatan Gabus. Pertemuan yang menghadirkan perwakilan Kelompok Tani Jaya, Dinas Pertanian, serta Komisi B DPRD Pati tersebut menghasilkan sejumlah penjelasan yang dinilai mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengatakan forum tersebut menjadi bukti bahwa setiap persoalan yang berkembang di masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan penyampaian data secara objektif.
“Rapat ini menjadi momentum yang baik untuk menyamakan persepsi. Semua pihak diberi kesempatan menjelaskan berdasarkan fakta dan dokumen sehingga persoalan bisa dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar,” ujar Muslihan.
Dalam forum tersebut, perwakilan kelompok tani bersama Dinas Pertanian memaparkan administrasi pengelolaan program pertanian serta dokumen pembukuan yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas bagi petani. Hasil penjelasan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan bersama anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati.
Muslihan menyampaikan bahwa dari hasil pendalaman yang dilakukan dalam rapat, berbagai informasi yang berkembang sebelumnya telah memperoleh penjelasan dari seluruh pihak terkait. Menurutnya, proses klarifikasi seperti ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengapresiasi sikap kooperatif seluruh pihak yang hadir. Keterbukaan dalam menyampaikan data menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program pertanian,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki fungsi untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah apabila muncul persoalan di lapangan. Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang objektif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Muslihan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Apabila terdapat persoalan di sektor pertanian, masyarakat diharapkan menyampaikan melalui jalur resmi agar dapat segera dilakukan klarifikasi dan penyelesaian secara bersama-sama.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Pati yang harus dijaga kondusivitasnya. Karena itu, komunikasi yang baik antara petani, kelompok tani, pemerintah daerah, dan DPRD harus terus diperkuat agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Kabupaten Pati memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pertanian. Muslihan berharap sinergi yang terjalin antara seluruh pemangku kepentingan mampu menciptakan iklim pertanian yang sehat, transparan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para petani di Kabupaten Pati.
(ADV)
