PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, setiap perubahan regulasi dari pemerintah pusat harus diterjemahkan secara cermat melalui pembahasan bersama agar pelaksanaannya di daerah berjalan efektif.
Muslihan mengatakan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu regulasi yang memerlukan koordinasi intensif antara legislatif dan eksekutif. Dengan komunikasi yang baik, setiap penyesuaian kebijakan dapat disusun tanpa menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.
“Setiap regulasi baru dari pemerintah pusat tentu harus ditindaklanjuti dengan baik di daerah. Karena itu, koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah harus berjalan sejak awal agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjelaskan bahwa pembahasan bersama juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai dampak dari perubahan regulasi, baik terhadap pelayanan kesehatan, pembiayaan, maupun kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan baru.
Ia menilai komunikasi yang terbuka akan mempercepat proses penyelarasan kebijakan sekaligus memperkecil potensi perbedaan penafsiran antarinstansi.
“Kami ingin setiap perangkat daerah dan mitra kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan akan lebih terarah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” katanya.
Muslihan menambahkan Komisi B DPRD Pati akan terus membangun komunikasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan, untuk memastikan seluruh perubahan aturan dapat diterapkan secara optimal.
Menurutnya, penyelarasan kebijakan tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan pemerintah pusat, tetapi juga menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pati.
“Kami berharap hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif semakin solid dalam menyusun setiap kebijakan. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan regulasi yang lebih matang, mudah diterapkan, dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan,” pungkas Muslihan.
(ADV)
