Komitmen untuk menyerap aspirasi secara inklusif dan terbuka terus ditunjukkan oleh jajaran wakil rakyat di Bumi Mina Tani. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengumumkan bahwa DPRD hingga kini masih berada pada tahap pembahasan awal dan dalam waktu dekat berencana mengundang sekitar 25 perwakilan pedagang kaki lima (PKL) guna berdiskusi terkait dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha kecil.
Ali menilai bahwa suara dari para pedagang di lapangan merupakan indikator paling valid untuk mengukur apakah sebuah peraturan daerah layak diterapkan atau tidak. Diskusi tatap muka tersebut dirancang agar dewan mendapatkan gambaran riil mengenai kondisi perputaran modal usaha mikro di tingkat bawah.
“Ini baru tahap pembahasan, belum diputuskan. Jadi jangan dulu disimpulkan bahwa DPRD yang menggulirkan kebijakan ini,” ulas Ali memetakan tahapan kerja legislasi yang sedang berjalan di internal dewan.
Pertemuan dengan perwakilan PKL ini diharapkan dapat melahirkan masukan-masukan taktis yang dapat disisipkan ke dalam draf raperda. Ali menegaskan bahwa dewan tidak akan pernah mengetok palu regulasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tanpa mendengar langsung keluh kesah dari para pelaku usahanya.
(ADV)
