Proses pembahasan regulasi keuangan daerah harus dijadikan momentum untuk memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan antara rakyat dan pemegang kebijakan. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menilai transparansi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan beban ekonomi masyarakat.
Pandangan strategis tersebut disampaikan Muslihan dalam sidang paripurna yang mengagendakan pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi Fraksi PPP, kepatuhan warga dalam membayar pajak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap integritas aparatur pengelola dana daerah.
“Penetapan indeks lokalitas harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan perhitungan yang jelas sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan,” terangnya menganalisis hubungan timbal balik antara transparansi dan partisipasi publik.
Muslihan optimis bahwa dengan pengelolaan yang terbuka, kecurigaan-kecurigaan miring mengenai penyalahgunaan uang rakyat dapat ditepis dengan sendirinya. Anggota dewan ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat mahal dan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target administratif semata.
(ADV)
