Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, memberikan tanggapan lugas mengenai rumor yang menyebutkan adanya rencana pencabutan aturan pajak UMKM dari daftar program pembentukan peraturan daerah. Ali menegaskan bahwa mekanisme hukum tata negara memiliki aturan main yang baku, di mana usulan yang sudah masuk tidak bisa hilang begitu saja tanpa prosedur resmi.
Ali mempersilakan kepada pihak eksekutif jika memang ingin mengkaji ulang atau menarik berkas usulan yang telah dikirimkan ke dewan. Namun, ia meluruskan pemahaman publik bahwa secara administratif, draf tersebut tidak terdaftar sebagai inisiatif murni dari legislatif sehingga klaim pencabutan sepihak oleh dewan dinilai keliru.
“Kalau nanti Plt Bupati mau menarik usulan, silakan. Tapi untuk mencabut dari Propemperda, itu tidak ada. Jangan sampai seolah-olah ini inisiatif DPRD,” cetus Ali dengan nada tegas di hadapan peserta konferensi pers.
Dewan memandang bahwa bola kebijakan saat ini berada di tangan Plt Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh atas usulan eksekutif. DPRD Pati memposisikan diri siap mengikuti prosedur formal keparlemenan, baik melanjutkan pembahasan dengan revisi total maupun menghentikannya jika usulan tersebut resmi ditarik oleh pemerintah.
(ADV)
