PATI, redaksinusantara.id — Komisi C DPRD Kabupaten Pati mendorong percepatan realisasi anggaran infrastruktur jalan yang telah dialokasikan dalam APBD murni 2026. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan dan penanganan jalan tersebut mencapai sekitar Rp210 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengatakan besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu. Menurutnya, anggaran yang sudah tersedia perlu segera diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Anggaran Rp210 miliar ini harus bisa terserap di anggaran murni 2026. Itu yang terus kami kejar bersama DPUTR,” ujar Joni di Gedung DPRD Pati.
Joni menjelaskan, Komisi C terus melakukan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan berbagai proyek jalan yang telah direncanakan.
Pasalnya, hingga April 2026, pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas.
Dalam pembahasan bersama DPUTR, lanjut Joni, pihaknya memperoleh penjelasan bahwa terdapat proses kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya pengawasan dari lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“DPUTR waktu itu memilih untuk berhati-hati terlebih dahulu. Mereka menunggu arahan supaya pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Menurut Joni, proses pekerjaan kemudian mulai bergerak pada Mei 2026. Tahapannya meliputi perencanaan hingga penandatanganan kontrak pekerjaan.
Meski memahami alasan kehati-hatian tersebut, Komisi C tetap meminta agar pelaksanaan pembangunan tidak terus mengalami keterlambatan. Terlebih, kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan jalan cukup tinggi.
“Kami tetap mendorong supaya setelah semua proses dan administrasinya aman, pekerjaan langsung dipercepat. Jangan sampai anggarannya ada, tetapi pelaksanaannya terlambat,” tegasnya.
Joni juga menyebut pemerintah daerah memiliki rencana menambah anggaran penanganan jalan melalui Perubahan APBD 2026. Namun, besaran tambahan anggaran tersebut masih dalam pembahasan.
“Untuk tambahan di perubahan memang ada rencana. Tapi untuk nilainya kita belum tahu,” pungkas Joni.
(ADV)
