PATI, redaksinusantara.id — Kepastian harga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan tindak lanjut aksi damai Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati. DPRD Pati menyebut pemerintah provinsi telah menetapkan harga penyerapan telur untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp26 ribu per kilogram.
Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mengatakan sebelumnya peternak menyampaikan keberatan terkait harga penyerapan telur yang menjadi acuan, yakni sekitar Rp24 ribu per kilogram.
Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam audiensi yang melibatkan pemerintah daerah, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Korcam SPPI MBG, serta unsur Forkopimda.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan adanya ketentuan dari pemerintah provinsi yang menetapkan harga penyerapan telur untuk kebutuhan MBG menjadi Rp26 ribu per kilogram.
“Persoalan harga ini memang menjadi salah satu yang dibawa oleh teman-teman peternak. Sekarang sudah ada surat dari pemerintah provinsi yang menjadi dasar, dengan harga penyerapan Rp26 ribu per kilogram,” ujar Muslihan.
Menurutnya, adanya ketentuan tersebut dapat memberikan kepastian bagi peternak maupun pihak SPPG. Peternak memiliki gambaran mengenai nilai produksi yang diserap, sementara pihak SPPG memiliki acuan dalam proses pengadaan telur.
Muslihan menilai kepastian harga sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan. Ketidakjelasan harga dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara peternak dan pihak yang melakukan penyerapan.
“Dengan adanya ketentuan harga ini, kami berharap tidak ada lagi perbedaan pemahaman di lapangan. Peternak perlu mengetahui berapa harga yang menjadi acuan, begitu juga pihak SPPG dalam melakukan penyerapan,” katanya.
Selain persoalan harga, mekanisme distribusi juga dinilai perlu mendapat perhatian. Besarnya kebutuhan telur untuk mendukung program MBG harus diimbangi dengan sistem pengadaan dan penyaluran yang teratur agar pasokan dari peternak dapat terserap dengan baik.
DPRD Pati berharap ketentuan harga yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Hasil audiensi juga diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait.
“Harapannya ketentuan yang sudah ada ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga peternak mendapatkan kepastian dan kebutuhan telur untuk MBG juga bisa terpenuhi,” tandasnya.
(ADV)
