PATI, redaksinusantara.id — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Jaza Khoerul Sofyan, menegaskan bahwa setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah harus disertai pengawasan yang ketat. Hal itu diperlukan agar pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
Menurut Jaza, penggunaan anggaran publik membawa tanggung jawab besar karena dana yang dikelola pemerintah pada dasarnya berasal dari masyarakat. Karena itu, baik proses pengerjaan maupun hasil pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena pembangunan menggunakan uang rakyat, maka proses sampai hasilnya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas pekerjaan juga menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan tidak boleh berhenti saat proyek masih dalam tahap pengerjaan. Setelah pembangunan rampung, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Jaza mendorong Pemkab Pati memperkuat pengendalian pembangunan sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga tahap pemeliharaan. Menurutnya, setiap tahapan memiliki pengaruh terhadap kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan.
“Jangan sampai ukurannya hanya proyek selesai. Setelah selesai harus terlihat manfaatnya bagi masyarakat dan kualitasnya harus sesuai dengan rencana awal,” tegasnya.
Jaza berharap semangat HUT ke-81 RI dapat mendorong pemerintah daerah membangun budaya kerja yang semakin transparan dan bertanggung jawab. Dengan pengawasan yang konsisten, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
(ADV)
