PATI, redaksinusantara.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menegaskan komitmennya dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah, termasuk terkait isu pergantian kepala sekolah SD dan SMP. DPRD memastikan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Anggota Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mengatakan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan tidak ada kebijakan yang melenceng dari regulasi.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan. Kami akan memastikan setiap kebijakan, termasuk terkait kepala sekolah, benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Kastomo menambahkan, DPRD tidak akan tinggal diam apabila ditemukan kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik atau tidak sesuai ketentuan. Namun demikian, ia menekankan bahwa langkah pengawasan tetap dilakukan secara proporsional.
“Kalau memang ada hal yang tidak sesuai, tentu akan kami tindak lanjuti. Tapi pada prinsipnya, kami tetap memberikan ruang kepada eksekutif untuk menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang tepat dan tidak merugikan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami ingin semua berjalan sesuai koridor hukum. DPRD dan eksekutif harus saling bersinergi agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD akan terus mengawal pembahasan melalui forum resmi seperti rapat dengar pendapat (RDP) guna memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan.
“Kami pastikan proses ini akan terus kami kawal sampai ada kejelasan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
