Langkah antisipatif terhadap potensi gejolak sosial di tengah masyarakat menjadi fokus perjuangan politik Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati. Anggota DPRD Pati, Muslihan, menekankan bahwa keterbukaan pemerintah sangat penting agar masyarakat memahami dasar penetapan kebijakan dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Menurut Muslihan, setiap kebijakan yang menyentuh ranah pengeluaran finansial warga selalu sensitif terhadap isu-isu miring. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk meredam polemik tersebut adalah dengan menyajikan data, indikator, dan metode perhitungan indeks lokalitas secara gamblang dan dapat diakses oleh publik secara luas.
“Penetapan indeks lokalitas harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan perhitungan yang jelas sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan,” kata politisi dari Fraksi PPP tersebut saat mengulas draf perubahan aturan keuangan daerah.
Parlemen menginginkan agar perda baru yang dihasilkan nanti lahir dari proses sosiologis yang matang dan minim resistensi. Muslihan menambahkan bahwa pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai dasar hukum pungutan daerah secara otomatis akan mempermudah petugas dalam melakukan penyerapan retribusi di lapangan.
(ADV)
