PATI – DPRD Kabupaten Pati menilai kebutuhan pembiayaan guru dan tenaga kependidikan honorer harus diselesaikan melalui kebijakan pemerintah, bukan dengan membebankan biaya kepada orang tua siswa melalui mekanisme iuran di sekolah. Langkah tersebut dinilai penting agar akses pendidikan tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, mengatakan pemerintah daerah perlu menyusun solusi yang berkelanjutan terhadap pembiayaan tenaga honorer di lingkungan pendidikan. Menurutnya, persoalan kekurangan tenaga pendidik tidak boleh berujung pada kebijakan yang membebani wali murid.
“Guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan solusi pembiayaan yang sesuai regulasi sehingga masyarakat tidak ikut menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” ujar Hardi.
Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan telah memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah melalui berbagai skema pendanaan. Oleh sebab itu, sekolah perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan yang telah tersedia dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam memenuhi kebutuhan operasional.
Hardi juga mendorong pemerintah daerah segera menerbitkan kebijakan yang memberikan kepastian mengenai mekanisme penghimpunan dana di lingkungan sekolah. Dengan adanya pedoman yang jelas, seluruh satuan pendidikan memiliki acuan yang sama sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah yang memberikan kepastian hukum bagi sekolah, komite, maupun orang tua siswa. Pendidikan harus tetap dapat diakses tanpa menghadirkan beban biaya yang tidak sesuai dengan aturan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, ia meminta pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan guru dan tenaga kependidikan honorer di setiap sekolah. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan penganggaran sehingga kesejahteraan tenaga honorer dapat ditingkatkan melalui mekanisme yang sah.
Hardi menilai penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terencana melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pendidik tetap dapat dipenuhi tanpa mengurangi hak masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Pati akan terus mengawal kebijakan di sektor pendidikan agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi. Hardi berharap langkah tersebut mampu menciptakan tata kelola pembiayaan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian bagi sekolah, tenaga honorer, dan masyarakat.
(ADV)
