PATI – DPRD Kabupaten Pati menaruh perhatian serius terhadap tata kelola dana komite sekolah di sejumlah satuan pendidikan. Pengawasan dinilai perlu diperkuat agar keberadaan komite tetap menjalankan fungsi sebagai mitra sekolah dan representasi orang tua siswa, bukan menimbulkan persoalan baru terkait pembiayaan pendidikan.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa seluruh mekanisme penggalangan dana di lingkungan sekolah harus mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana yang dikelola oleh komite sekolah.
“Komite sekolah dibentuk untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, setiap pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat,” ujar Ali.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu memberikan pedoman yang lebih tegas mengenai mekanisme penghimpunan dana di sekolah. Dengan adanya aturan yang jelas, seluruh pihak memiliki acuan yang sama sehingga tidak muncul perbedaan penafsiran antara sumbangan sukarela dan pungutan yang bersifat wajib.
Ali menilai kebutuhan operasional sekolah, termasuk pembangunan fasilitas maupun peningkatan kualitas layanan pendidikan, pada dasarnya telah didukung melalui berbagai sumber pendanaan pemerintah. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang melibatkan kontribusi dari masyarakat harus dilaksanakan sesuai regulasi dan tidak boleh membebani orang tua siswa.
“Pendidikan harus menjadi layanan yang memberikan rasa keadilan bagi semua. Jangan sampai ada kebijakan yang justru menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat tanpa dasar aturan yang jelas,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, ia mendorong sekolah dan komite untuk rutin menyampaikan laporan penggunaan dana kepada wali murid sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya berbagai persepsi negatif terhadap pengelolaan dana pendidikan.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Pati juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan seluruh kebijakan pembiayaan pendidikan berjalan sesuai ketentuan. Evaluasi secara berkala dinilai penting untuk menjaga tata kelola pendidikan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik.
Ali berharap adanya penguatan regulasi serta peningkatan transparansi dapat menciptakan iklim pendidikan yang lebih sehat di Kabupaten Pati. Dengan demikian, komite sekolah dapat kembali menjalankan perannya sebagai mitra strategis sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
(ADV)
