PATI – DPRD Kabupaten Pati bergerak cepat menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di kalangan petani terkait dugaan adanya potongan hasil panen. Langkah tersebut dilakukan melalui forum rapat bersama para pihak terkait sebagai bentuk komitmen menjaga kondusivitas sektor pertanian sekaligus memastikan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan fakta.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengatakan setiap laporan dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara objektif agar tidak berkembang menjadi informasi yang menimbulkan keresahan di kalangan petani. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang dialog yang terbuka bagi seluruh pihak.
“Setiap aduan yang masuk tentu kami tindak lanjuti. DPRD ingin memastikan bahwa informasi yang beredar benar-benar diklarifikasi sehingga masyarakat memperoleh kepastian berdasarkan fakta, bukan sekadar isu,” ujar Muslihan.
Ia menjelaskan rapat dengar pendapat digelar dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, Dinas Pertanian, serta perwakilan kelompok tani agar seluruh pihak dapat menyampaikan penjelasan secara langsung. Melalui forum tersebut, setiap informasi dapat dikaji bersama dengan mengedepankan data dan administrasi yang tersedia.
Menurut Muslihan, pendekatan dialog menjadi langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Selain menghindari kesalahpahaman, forum tersebut juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan petani.
“Kami ingin semua persoalan dibahas secara terbuka. Dengan komunikasi yang baik, solusi akan lebih mudah ditemukan dan kepercayaan masyarakat terhadap program pertanian tetap terjaga,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Muslihan menambahkan bahwa Komisi B DPRD tidak hanya menerima penjelasan dalam forum rapat, tetapi juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan apabila masih diperlukan pendalaman lebih lanjut. Setiap masukan dari petani akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi. Apabila terdapat persoalan di lapangan, masyarakat diharapkan menyampaikannya melalui mekanisme resmi sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Pati yang harus dijaga bersama. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan dialog, keterbukaan, dan penyelesaian masalah secara musyawarah agar aktivitas pertanian tetap berjalan dengan baik.
Sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan menegaskan pihaknya akan terus mengawal setiap aspirasi petani dan memastikan seluruh kebijakan di sektor pertanian berjalan secara transparan, adil, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
(ADV)
