PATI – Upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mempelajari pola pengawasan di daerah lain yang dinilai berhasil membangun sistem pengendalian perusahaan daerah secara lebih efektif dan akuntabel.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, mengatakan keberhasilan pengawasan BUMD membutuhkan kolaborasi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan perangkat pengawasan internal. Menurutnya, setiap unsur memiliki peran penting untuk memastikan perusahaan daerah dikelola secara profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan akan berjalan lebih maksimal apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama. Koordinasi yang baik antara legislatif, pemerintah daerah, dan aparat pengawasan menjadi fondasi penting dalam menjaga tata kelola BUMD agar tetap sehat,” ujar Yeti Kristianti.
Ia menjelaskan pengalaman yang diperoleh dari kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman memberikan banyak masukan mengenai pentingnya membangun komunikasi yang berkesinambungan antarlembaga. Dengan sistem koordinasi yang baik, berbagai potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah perbaikan bisa segera dilakukan.
Menurut Yeti, keberadaan laporan evaluasi secara berkala juga menjadi instrumen penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD. Data yang akurat akan membantu dewan melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan daerah sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
“Kami ingin pengawasan tidak hanya bersifat reaktif ketika muncul persoalan, tetapi lebih mengedepankan langkah-langkah preventif agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Yeti menambahkan bahwa BUMD memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sekaligus penggerak perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola harus terus menjadi prioritas agar perusahaan daerah mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Ia juga berharap hasil studi komparatif tersebut dapat menjadi referensi dalam menyempurnakan sistem pengawasan BUMD di Kabupaten Pati. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat didasarkan pada evaluasi yang objektif serta mempertimbangkan kondisi riil perusahaan daerah.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Yeti Kristianti menegaskan pihaknya akan terus mengawal peningkatan kinerja BUMD melalui fungsi pengawasan yang konstruktif, transparan, dan akuntabel. Ia berharap perusahaan daerah di Kabupaten Pati mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(ADV)
