PATI, redaksinusantara.id – Pemenuhan hak dasar warga binaan menjadi perhatian Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit. Untuk memastikan hak tersebut benar-benar diberikan sesuai ketentuan, ia melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati dengan fokus meninjau kualitas makanan yang diterima para warga binaan.
Dalam kunjungan itu, Mukit didampingi petugas lapas meninjau dapur, ruang penyimpanan bahan makanan, hingga proses distribusi makanan menuju blok hunian. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan.
“Kami ingin memastikan hak dasar warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pembinaan. Salah satunya adalah mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan sesuai standar yang berlaku,” ujar Mukit.
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, meskipun seseorang sedang menjalani pidana, negara tetap berkewajiban memenuhi hak-hak dasar mereka. Karena itu, kualitas makanan tidak boleh diabaikan.
Ia menambahkan, perhatian terhadap kualitas konsumsi juga sejalan dengan semangat pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, konsep tersebut harus mampu diterapkan hingga ke lingkungan lembaga pemasyarakatan.
“Presiden telah mendorong penguatan ketahanan pangan. Di Lapas pun hal itu harus diwujudkan melalui penyediaan makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi oleh seluruh warga binaan,” katanya.
Dari hasil peninjauan, Mukit menilai pengelolaan dapur Lapas Kelas IIB Pati sudah berjalan baik. Kebersihan area memasak, penyimpanan bahan pangan, hingga penyajian makanan dinilai memenuhi standar kesehatan.
Ia juga memastikan warga binaan memperoleh jatah makan tiga kali sehari sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama menjalani masa tahanan mereka mendapatkan makanan pagi, siang, dan malam. Ini menjadi bentuk pemenuhan hak yang harus terus dijaga kualitasnya,” jelasnya.
Selain itu, Mukit mengapresiasi program ketahanan pangan yang dikembangkan Lapas melalui budidaya sayuran dan ikan lele. Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi media pembinaan keterampilan bagi warga binaan.
Ia berharap pelayanan konsumsi di Lapas terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar proses pembinaan berjalan lebih optimal.
“Saya berharap kualitas pelayanan seperti ini terus dijaga. Pemenuhan hak dasar bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga menunjukkan bahwa proses pembinaan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika hak warga binaan dipenuhi, mereka akan lebih siap menjalani pembinaan dan kembali menjadi bagian dari masyarakat,” pungkas Mukit.
(ADV)
