PATI – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sadikin, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap rencana penyesuaian kebijakan yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai dasar pertimbangan setiap perubahan kebijakan yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan.
Ia menilai transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik. Karena itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memaparkan hasil kajian, alasan perubahan, hingga dampak yang akan dirasakan masyarakat sebelum kebijakan diterapkan.
“Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus disampaikan secara terbuka. Warga perlu mengetahui dasar pengambilan keputusan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru,” ujar Sadikin.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap perubahan regulasi dibahas secara komprehensif. Pembahasan tersebut tidak hanya melihat aspek administrasi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang akan diterima peserta JKN, termasuk kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.
Sadikin menambahkan, forum rapat bersama pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan harus dimanfaatkan untuk mengkaji seluruh substansi kebijakan secara objektif. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Pembahasan di DPRD harus menjadi ruang evaluasi yang terbuka. Semua pihak perlu menyampaikan data, kajian, dan argumentasi sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah daerah terus mengedepankan komunikasi publik yang baik dalam setiap perubahan regulasi. Menurutnya, penyampaian informasi yang jelas akan membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman.
“Kami ingin setiap kebijakan di bidang kesehatan lahir melalui proses yang transparan, berbasis kajian, dan melibatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat terjaga dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati terus meningkat sesuai harapan bersama,” pungkas Sadikin.
(ADV)
