PATI – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Sadikin, meminta agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan penyesuaian iuran maupun pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kebijakan di sektor kesehatan harus tetap memberikan perlindungan tanpa menambah beban bagi warga yang masih berupaya memulihkan kondisi ekonomi keluarga.
Sadikin menilai sebagian masyarakat masih menghadapi tantangan ekonomi sehingga setiap tambahan pengeluaran rutin perlu dikaji secara menyeluruh. Oleh sebab itu, proses penyesuaian kebijakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
“Setiap perubahan kebijakan harus dihitung dampaknya secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha meningkatkan kesejahteraan justru terbebani oleh pengeluaran rutin yang semakin besar,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait penyesuaian regulasi di bidang kesehatan. Menurutnya, keseimbangan antara keberlangsungan program JKN dan daya beli masyarakat harus tetap dijaga.
Ia juga menilai pemerintah daerah perlu melakukan komunikasi yang terbuka dengan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap perubahan kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh.
“Kami berharap setiap kebijakan yang diambil benar-benar melalui kajian yang komprehensif. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian, sementara pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan beban baru,” katanya.
Sadikin menambahkan Komisi B DPRD Pati akan terus mengawal pembahasan setiap regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan. DPRD, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan dialog dan kajian yang matang sebelum menetapkan penyesuaian kebijakan yang berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.
“Harapan kami, setiap kebijakan di bidang kesehatan tidak hanya menjamin keberlangsungan program, tetapi juga menjaga kemampuan ekonomi masyarakat. Regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menghadirkan pelayanan berkualitas sekaligus memberikan rasa aman bagi warga tanpa menambah beban hidup mereka,” pungkas Sadikin.
(ADV)
