PATI, redaksinusantara.id – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Pati untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan setiap kebijakan pembangunan bermuara pada pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Pati yang mengagendakan penyaksian pidato kenegaraan Presiden Prabowo, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut diikuti pimpinan dan anggota DPRD Pati, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta 21 camat se-Kabupaten Pati.
Ali mengatakan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik maupun besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat juga menjadi ukuran penting keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat dan jelas. Ini harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan,” ujar Ali Badrudin.
Ia meminta setiap OPD terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah prosedur yang diterapkan masih relevan atau justru menjadi kendala bagi masyarakat.
“Kalau ada prosedur yang bisa disederhanakan, tentu harus disederhanakan. Jangan sampai masyarakat menghadapi proses yang panjang untuk mendapatkan pelayanan yang sebenarnya bisa dilakukan dengan lebih cepat,” jelasnya.
Ali juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan. Digitalisasi, menurutnya, dapat membantu mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum seluruhnya memiliki kemampuan atau akses yang sama terhadap layanan digital.
“Digitalisasi itu penting, tetapi jangan sampai masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital justru kesulitan. Harus tetap ada pelayanan yang bisa membantu masyarakat secara langsung,” katanya.
Selain pelayanan administrasi, Ali juga mendorong OPD untuk meningkatkan respons terhadap berbagai pengaduan masyarakat. Menurutnya, laporan maupun keluhan warga harus menjadi bahan evaluasi dan tidak boleh berhenti hanya pada pencatatan.
“Pengaduan masyarakat itu merupakan masukan. Kalau ada keluhan yang berulang, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Pemerintah harus responsif dan segera mencari solusi,” ungkapnya.
Ali menilai kehadiran kepala OPD dan 21 camat dalam agenda rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai pentingnya peningkatan kualitas pemerintahan.
“Semua unsur pemerintahan harus punya semangat yang sama. Mulai dari OPD sampai kecamatan harus memberikan pelayanan terbaik karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
DPRD Pati, lanjut Ali, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelayanan publik dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPRD akan terus mengawasi. Kita ingin anggaran yang digunakan pemerintah benar-benar menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap semangat yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja pemerintahan di Kabupaten Pati.
“Pada akhirnya masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan yang bagus, tetapi juga pelaksanaan yang baik. Karena itu, mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Ali.
(ADV)
