PATI, redaksinusantara.id — Rencana penyusunan regulasi untuk memperkuat perlindungan petani tambak dan garam di Kabupaten Pati dinilai harus melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Pati, Yassin Shodiq, mengatakan suara petani perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).
Menurutnya, pemerintah dan DPRD tidak bisa hanya menyusun regulasi berdasarkan asumsi dari meja pembahasan. Kondisi nyata di lapangan harus menjadi bahan utama.
“Petani harus diajak bicara sejak awal. Mereka yang menjalankan usaha setiap hari, sehingga persoalan yang mereka hadapi harus menjadi dasar dalam merumuskan aturan,” ujar Yassin.
Politisi PPP itu menyebut keterlibatan kelompok tani dapat dilakukan melalui forum konsultasi, penjaringan aspirasi maupun pembahasan bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan sektor tambak dan garam.
Dengan cara tersebut, regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak terlalu umum dan dapat menjawab persoalan spesifik di masing-masing kawasan.
Yassin juga mengingatkan bahwa karakteristik petani tambak dan garam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya bisa berbeda. Karena itu, masukan dari berbagai sentra produksi perlu dihimpun.
“Jangan sampai aturan sudah disahkan tetapi ketika diterapkan justru ada hal-hal penting yang terlewat. Partisipasi petani diperlukan agar regulasinya benar-benar operasional,” katanya.
Ia menilai keterlibatan petani sekaligus dapat membangun rasa memiliki terhadap Perda yang nantinya diberlakukan.
Yassin berharap proses penyusunan regulasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan organisasi maupun kelompok petani yang representatif.
“Regulasi yang baik adalah regulasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, petani tambak dan garam harus ditempatkan sebagai bagian dari proses, bukan hanya sebagai penerima kebijakan,” pungkasnya.
(ADV)
