PATI, redaksinusantara.id – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Pati diminta tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pemungutan suara. Komisi A DPRD Pati mendorong pemerintah daerah mulai memperkuat kesiapan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa sejak jauh hari.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, mengatakan berbagai kebutuhan administrasi perlu dipetakan secara menyeluruh, mulai dari regulasi, penyusunan tahapan hingga koordinasi antarinstansi.
Hal tersebut menjadi perhatian mengingat sebanyak 61 kepala desa dijadwalkan mengakhiri masa jabatan pada 16 Maret 2027.
“Komisi A akan melihat persoalan ini dari sisi tata kelola pemerintahan. Jangan hanya mengejar pelaksanaan pemilihan, tetapi administrasi sebelum dan sesudah pemilihan juga harus dipastikan siap,” ujar Narso.
Menurutnya, Pemkab Pati perlu menyusun daftar pekerjaan secara terperinci sebelum tahapan Pilkades resmi berjalan. Pemetaan tersebut diperlukan agar setiap kebutuhan dapat ditangani sesuai waktu dan kewenangan masing-masing.
Narso menilai kepastian regulasi juga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah selanjutnya. Setelah aturan teknis dari pemerintah pusat tersedia, ketentuan tersebut perlu segera diterjemahkan ke dalam mekanisme di tingkat daerah.
“Begitu aturan teknis sudah tersedia, pemerintah harus langsung menerjemahkannya ke dalam tahapan daerah. Kita ingin semuanya terukur, siapa melakukan apa dan kapan harus selesai,” katanya.
Selain itu, Komisi A meminta adanya komunikasi berkala antara pemerintah daerah dan DPRD mengenai perkembangan persiapan Pilkades. Informasi tersebut dinilai penting agar fungsi pengawasan dapat dilakukan sejak tahap awal.
“Komisi A siap mengawal dari sisi regulasi dan pemerintahan desa. Yang kita jaga adalah jangan sampai ada tahapan yang terlewat karena persiapan dilakukan terlalu mepet,” tambahnya.
Dengan pemetaan administrasi yang dilakukan lebih awal, Narso berharap seluruh rangkaian Pilkades 2027 dapat dipersiapkan secara lebih tertib. Kejelasan prosedur juga diharapkan memudahkan pemerintah desa maupun masyarakat memahami setiap tahapan yang akan dijalankan.
(ADV)
