PATI – Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Kabupaten Pati mendapat perhatian DPRD agar benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi, sehingga tidak disalahgunakan di luar tujuan awal program.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Sadikin, menegaskan bahwa alsintan yang disalurkan pemerintah merupakan aset yang harus dikelola secara bertanggung jawab oleh kelompok tani. Menurutnya, seluruh proses pemanfaatan alat harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan petani.
“Bantuan alsintan diberikan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan meringankan biaya produksi. Karena itu, pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan petani serta dilaksanakan secara transparan,” ujar Sadikin.
Ia menjelaskan bahwa berbagai informasi yang berkembang mengenai pengelolaan alsintan perlu disikapi secara objektif dengan melihat fakta dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, komunikasi antara kelompok tani, pemerintah desa, dan Dinas Pertanian harus terus diperkuat agar tidak muncul persepsi yang berbeda di lapangan.
Sadikin juga mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Pati untuk meningkatkan pendampingan kepada kelompok tani, terutama terkait tata cara pengelolaan, pemeliharaan, serta penggunaan alsintan. Sosialisasi yang berkelanjutan dinilai penting agar seluruh anggota kelompok memahami hak dan kewajiban dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Pendampingan harus dilakukan secara rutin sehingga pengurus maupun anggota kelompok tani memiliki pemahaman yang sama. Dengan begitu, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sejak awal,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia menambahkan bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan bersama berbagai pihak menunjukkan pentingnya penyelesaian setiap persoalan melalui dialog dan pemeriksaan data. Menurutnya, setiap informasi yang beredar harus diverifikasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi sebenarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Kabupaten Pati akan terus memantau pelaksanaan program bantuan pertanian agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPRD juga siap memfasilitasi komunikasi apabila muncul persoalan dalam pengelolaan bantuan di tingkat kelompok tani.
Sadikin berharap bantuan alsintan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pati. Ia menilai sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan DPRD menjadi kunci agar seluruh program pertanian dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
(ADV)
