PATI, redaksinusantara.id – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi NasDem, Didin Syafrudin, menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk renovasi taman dapat dipertimbangkan dialihkan sementara ke program-program yang mendukung pemulihan ekonomi.
Didin mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas agar belanja daerah memberikan manfaat yang lebih luas.
“Kalau melihat kondisi saat ini, tentu akan lebih baik apabila anggaran difokuskan terlebih dahulu pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan taman tetap memiliki nilai positif sebagai ruang terbuka hijau. Namun, pelaksanaannya bisa dilakukan setelah kondisi keuangan daerah dan ekonomi masyarakat semakin membaik.
Menurut Didin, APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat sektor-sektor produktif, seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program yang mampu menciptakan lapangan kerja.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan agar belanja daerah benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Yang terpenting bukan seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus menjadi orientasi pembangunan daerah,” tegas Didin.
Didin berharap pemerintah daerah terus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat sehingga pembangunan di Kabupaten Pati dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga.
(ADV)
