PATI, redaksinusantara.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten Pati melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Adam Maulana, Anggota DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, saat membacakan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Menurut Adam, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif agar setiap tahapan penyusunan APBD saling terintegrasi dan mampu menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami memandang proses perencanaan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sehingga setiap program yang dirancang benar-benar dapat direalisasikan secara optimal,” ujarnya.
Ia menilai sinkronisasi antara kebutuhan riil masyarakat dengan alokasi anggaran menjadi faktor utama agar pembangunan berjalan efektif. Program yang disusun tanpa didasarkan pada kondisi lapangan berpotensi menghambat penyerapan anggaran dan mengurangi manfaat pembangunan.
“Anggaran daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar ada di masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi. Ketika perencanaan disusun secara matang, hasil pembangunan akan lebih dirasakan oleh masyarakat,” tegas Adam.
Fraksi Gerindra berharap evaluasi menyeluruh tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
(ADV)
