PATI – Kelancaran pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, hingga Akta Kelahiran di Kabupaten Pati kini dibayangi masalah klasik birokrasi, yakni keterbatasan dana operasional. Komisi A DPRD Kabupaten Pati mengonfirmasi adanya laporan mengenai sejumlah pos anggaran vital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pati yang nilainya masih jauh dari kata ideal untuk memenuhi kebutuhan riil di lapangan.
Kondisi keuangan yang serbaterbatas ini memicu kekhawatiran akan terjadinya penurunan kualitas pelayanan publik. Jika tidak segera diintervensi oleh kebijakan anggaran yang kuat, mesin-mesin produksi dokumen kependudukan dikhawatirkan akan mogok beroperasi, yang pada akhirnya akan merugikan ribuan warga Pati yang membutuhkan dokumen adminduk setiap harinya.
Legislator dari Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, mengungkapkan bahwa kendala penganggaran ini mencakup lini-lini teknis yang bersentuhan langsung dengan mesin produksi dokumen. Kebutuhan yang mendesak tersebut meliputi pengadaan tinta khusus, bahan baku blangko pendukung pencetakan dokumen kependudukan, hingga biaya berkala untuk pemeliharaan perangkat server serta komputer pelayanan.
“Komisi A sudah menekankan bahwa kebutuhan Disdukcapil ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan layanan administrasi kependudukan hanya karena keterbatasan anggaran,” urai Suharmanto menirukan instruksinya saat rapat kerja.
Suharmanto menilai, perangkat elektronik pengolah data kependudukan memerlukan perawatan intensif agar tidak mengalami crash atau kerusakan sistem. Jika perangkat pendukung tersebut rusak akibat ketiadaan biaya pemeliharaan, maka antrean warga yang mengurus dokumen administrasi di kantor kecamatan maupun kantor dinas induk dipastikan akan mengular panjang.
Komisi A mendesak agar tim anggaran eksekutif daerah segera mengevaluasi kembali alokasi dana operasional untuk Disdukcapil ini. Sektor pelayanan administrasi dasar merupakan wajah utama kinerja pemerintah daerah yang performanya harus dipertahankan secara maksimal kapan pun juga.
(ADV)
