PATI, redaksinusantara.id – DPRD Kabupaten Pati akan mencermati secara menyeluruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp287 miliar. Pembahasan akan dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo mengatakan, pembahasan tersebut penting untuk mengetahui secara rinci penyebab terbentuknya SiLPA sekaligus memastikan setiap sisa anggaran memiliki dasar penggunaan yang jelas.
“Banggar akan meminta penjelasan secara detail terkait komponen SiLPA, mana yang memang bersifat terikat dan mana yang masih bisa dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas daerah,” ujar Bambang.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, DPRD tidak hanya melihat besarnya angka SiLPA, tetapi juga mengevaluasi proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran selama satu tahun berjalan.
Menurutnya, pembahasan di Banggar harus menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap tahapan penganggaran semakin baik. Kalau ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, harus ditemukan solusinya agar tidak terus berulang,” katanya.
Bambang berharap pembahasan bersama OPD dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif sehingga anggaran daerah benar-benar mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah APBD memiliki manfaat yang jelas. Karena itu Banggar akan mengawal pembahasannya secara objektif, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya.
(ADV)
