PATI, redakasinusantara.id — Gangguan kawanan kera liar yang berulang kali masuk ke permukiman warga Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dinilai tidak bisa hanya diselesaikan dengan pengusiran. DPRD Pati meminta pemerintah daerah melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melakukan penanganan secara tepat.
Anggota DPRD Pati, Siti Maudlu’ah, mengatakan intensitas kemunculan kera di lingkungan warga perlu mendapat perhatian lebih serius. Terlebih, satwa tersebut mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan dalam beberapa kejadian dilaporkan menimbulkan korban.
Menurut Siti, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab kawanan kera turun dari habitatnya menuju permukiman. Berkurangnya sumber makanan maupun air di habitat asli menjadi salah satu hal yang perlu dikaji oleh pihak yang memiliki kompetensi.
“Kalau kera sudah berulang kali turun ke permukiman, berarti ada persoalan yang perlu dilihat di lapangan. Apakah karena sumber makanan dan air di habitatnya berkurang atau ada faktor lain. Ini perlu dikaji oleh pihak yang berkompeten,” ujarnya.
Selama ini, warga lebih banyak mengandalkan cara sederhana dengan mengusir kawanan kera ketika masuk ke lingkungan rumah. Namun langkah tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan karena kawanan satwa itu kembali muncul pada waktu berikutnya.
Siti menyebut kera bahkan dilaporkan masuk ke rumah warga dan mengambil makanan. Situasi serupa juga terjadi ketika terdapat kegiatan atau hajatan masyarakat yang menyediakan banyak makanan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan perlunya penanganan berdasarkan pemetaan dan kajian di lapangan. Pemerintah tidak cukup hanya bertindak ketika kawanan kera sudah muncul, tetapi juga perlu memahami pola pergerakan serta faktor yang menyebabkan satwa mendekati permukiman.
“Kita tidak ingin warga terus berhadapan dengan kera seperti ini. Tetapi kita juga tidak boleh mengambil tindakan yang salah terhadap satwa. BKSDA perlu melihat langsung dan memberikan rekomendasi penanganannya,” jelas Siti.
Ia mendorong Pemkab Pati segera memfasilitasi koordinasi antara BKSDA, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan solusi jangka panjang yang mampu mengurangi potensi konflik antara warga dan satwa liar.
Selain penanganan di lapangan, Siti menilai edukasi kepada masyarakat juga penting. Warga perlu mengetahui cara yang aman ketika menghadapi kera liar agar tidak melakukan tindakan yang justru membuat satwa merasa terancam dan berpotensi menyerang.
“Harus ada pendampingan kepada warga. Mereka perlu tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari ketika kera masuk ke permukiman,” pungkasnya.
(ADV)
