PATI – Program pemberdayaan masyarakat yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI diharapkan mampu berjalan seiring dengan arah pembangunan Kabupaten Pati. Sinkronisasi antara program perguruan tinggi dan kebutuhan daerah dinilai menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, saat menghadiri forum Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan.
Mukit menilai, dana pemerintah pusat yang disalurkan melalui program perguruan tinggi harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan program pembangunan yang telah dirancang Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian, pelaksanaan riset maupun pengabdian kepada masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
“Program yang didanai pemerintah pusat harus selaras dengan kebutuhan daerah. Sinergi ini penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di tingkat desa,” ujarnya.
Menurut Mukit, koordinasi yang baik antara akademisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Ia berharap setiap inovasi maupun hasil penelitian yang diterapkan di lapangan benar-benar disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing desa di Kabupaten Pati.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan riset dan pengabdian masyarakat akan lebih efektif apabila didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga mampu menghasilkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mukit menyebut DPRD akan terus mendorong terbangunnya kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi jembatan yang menghubungkan hasil kajian ilmiah dengan kebijakan pembangunan yang diterapkan di lapangan.
“Harapannya, sinergi ini tidak berhenti pada forum diskusi saja, tetapi benar-benar melahirkan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Potensi desa harus menjadi pijakan utama dalam setiap program yang dijalankan,” pungkasnya.
(ADV)
