Program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI kini tengah disinkronkan dengan kebutuhan lokal di Kabupaten Pati. Melalui forum FGD di Setda Pati pada Selasa (28/04/2026), para pemangku kepentingan berupaya memetakan potensi kolaborasi yang paling efektif.
Sekretaris Komisi B DPRD Pati, Mukit, hadir untuk memberikan pandangan dari sudut pandang legislatif. Ia menilai bahwa dana pusat yang masuk melalui jalur perguruan tinggi harus mampu bersinergi dengan program kerja pemerintah kabupaten agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat desa.
Mukit menggarisbawahi bahwa sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan riset dan pengabdian yang dilakukan tepat sasaran. Ia mendorong agar para akademisi dari UNNES berkoordinasi erat dengan perangkat daerah terkait agar inovasi yang dibawa sesuai dengan potensi unggulan desa di Pati.
Melalui dorongan dewan, diharapkan sinergi ini menjadi jembatan antara teori akademik dan praktik kebijakan. Fokus utama tetap pada bagaimana masyarakat pedesaan mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari kehadiran program-program pemberdayaan tersebut.
(ADV)
