PATI, redaksinusantara.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslihan, meminta pemerintah daerah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan indeks lokalitas harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif.
“Kebijakan daerah jangan sampai menambah beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” katanya.
Muslihan menilai pemerintah daerah perlu menerapkan asas proporsionalitas dan keadilan dalam setiap kebijakan sehingga masyarakat tetap merasa terlindungi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah memang penting, namun pemerintah juga harus memikirkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.
“Kalau masyarakat terbebani, dampaknya akan dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan perekonomian daerah secara keseluruhan,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi PPP juga mendorong pemerintah daerah lebih transparan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan agar masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut.
Muslihan berharap perubahan perda tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang adil, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Pati.
(ADV)
