PATI, redaksinusantara.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslihan, meminta pemerintah daerah mengedepankan transparansi dalam penetapan indeks lokalitas pada kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.
Hal itu disampaikan dalam pandangan Fraksi PPP terhadap pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, keterbukaan pemerintah sangat penting agar masyarakat memahami dasar penetapan kebijakan dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Penetapan indeks lokalitas harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan perhitungan yang jelas sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan,” ujarnya.
Muslihan menilai transparansi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan beban ekonomi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan peningkatan pendapatan daerah semata.
“Jangan sampai masyarakat merasa hanya dijadikan objek peningkatan PAD tanpa memperhatikan kondisi ekonomi mereka,” tegasnya.
Fraksi PPP berharap pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan kebijakan agar hasil yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
(ADV)
