PATI – DPRD Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penggabungan sejumlah peraturan daerah secara cermat dan menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum serta dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKB, Bambang Susilo, mengatakan penyusunan regulasi yang menyangkut tata kelola pemerintahan desa harus melalui proses pembahasan yang matang. Menurutnya, setiap ketentuan dalam Raperda perlu dikaji secara komprehensif agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Pembahasan regulasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Kami ingin setiap materi benar-benar dikaji sehingga perda yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan dengan baik di lapangan,” ujar Bambang Susilo.
Ia menjelaskan DPRD akan melibatkan alat kelengkapan dewan yang membidangi pembahasan regulasi, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dengan demikian, setiap masukan dapat menjadi bahan penyempurnaan substansi Raperda.
Menurut Bambang, proses harmonisasi berbagai peraturan daerah menjadi satu regulasi harus memperhatikan berbagai aspek, baik dari sisi hukum, administrasi, maupun implementasinya. Hal itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Kami ingin regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Karena itu, seluruh pasal akan dibahas secara teliti agar tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Bambang menambahkan bahwa DPRD juga mendorong adanya uji publik sebagai bagian dari proses pembahasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, perangkat desa, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya akan memperkaya pembahasan sehingga regulasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan.
Selain itu, ia berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif terus berjalan dengan baik selama proses penyusunan Raperda. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan.
Sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo menegaskan pihaknya akan terus mengawal pembahasan Raperda secara profesional, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia berharap regulasi yang nantinya disahkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat, memberikan kepastian bagi pemerintah desa, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif di Kabupaten Pati.
(ADV)
