PATI, redaksinusantara.id – Dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Peristiwa tersebut dinilai perlu menjadi evaluasi serius, terutama terkait penerapan standar keamanan pangan.
Anggota Komisi D DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Maulana Adika Prastya, menegaskan keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi. Faktor keamanan dan kelayakan makanan juga harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaannya.
“Gizi penting, tetapi keamanan makanan juga tidak kalah penting. Jangan sampai makanan yang niatnya memenuhi kebutuhan gizi anak justru membuat anak-anak sakit,” ujar Maulana.
Menurutnya, kejadian di Gembong harus menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pendistribusian MBG. Terlebih, dampaknya cukup luas dengan 269 anak dilaporkan mengalami keluhan dan 59 anak masih mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Maulana menilai pengawasan perlu diterapkan sejak tahap awal. Kualitas bahan pangan, kebersihan tempat pengolahan, proses memasak, penyimpanan hingga pendistribusian kepada siswa harus memiliki prosedur yang jelas dan dijalankan secara konsisten.
“Harus ada standar yang benar-benar dijalankan, bukan hanya tertulis di atas kertas. Pengawasan juga harus dilakukan secara konsisten,” katanya.
Ia menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program MBG karena program tersebut memiliki tujuan positif bagi pemenuhan kebutuhan gizi anak. Namun, perbaikan sistem keamanan pangan harus menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Programnya tetap baik. Tetapi kejadian seperti ini jangan dianggap sepele. Ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan ke depan lebih aman,” pungkasnya.
(ADV)
