PATI, redaksinusantara.id – Aspek keamanan pangan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program pemenuhan gizi bagi anak dinilai harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang diberikan.
Anggota Komisi D DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Adhi Pamungkas, mengatakan pemenuhan gizi dan keamanan makanan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Menurutnya, tujuan baik program MBG harus tetap dibarengi dengan jaminan bahwa makanan yang diterima siswa aman untuk dikonsumsi.
“Program MBG ini tujuannya sangat baik, tetapi kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi anak-anak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi D melakukan peninjauan terhadap penerima MBG yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, yakni RSUD RAA Soewondo Pati, Mitra Bangsa, dan KSH Pati.
Adhi menilai pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh rantai penyediaan makanan. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut makanan yang sudah siap dibagikan, tetapi juga bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah.
Ia berharap dugaan keracunan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati.
“Yang kita dorong bukan hanya mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana sistemnya diperbaiki. Kalau pengawasannya kuat, potensi kejadian seperti ini bisa ditekan,” katanya.
Adhi menambahkan, DPRD masih menunggu hasil pemeriksaan dan evaluasi dari instansi terkait. Hasil tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah maupun rekomendasi DPRD.
“Yang terpenting, setiap tahapan pelaksanaan MBG harus memenuhi standar keamanan. Anak-anak sebagai penerima manfaat harus mendapatkan makanan yang bergizi sekaligus aman,” pungkasnya.
(ADV)
