PATI, redaksinusantara.id — Persoalan krisis air yang mengganggu produksi garam di Kecamatan Batangan dinilai perlu ditangani berbasis data.
Anggota Komisi B DPRD Pati, Nanda Yahya, mengatakan pemerintah perlu mengetahui secara detail luas lahan terdampak, jumlah petani, kondisi produksi hingga kebutuhan infrastruktur pengairan.
“Data itu penting supaya penanganannya tepat. Kita harus tahu berapa luas lahan yang terdampak, berapa petani yang terkena, kemudian titik mana yang membutuhkan intervensi,” ujar Nanda.
Saat ini, lebih dari 300 hektare tambak garam di kawasan Batangan dilaporkan tidak dapat berproduksi maksimal karena sulit mendapatkan pasokan air laut.
Di tingkat Kabupaten Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah merencanakan Survei Produksi Garam Kabupaten Pati Tahun 2026. Survei tersebut mencakup variabel luas lahan produksi dan jumlah produksi garam.
Nanda menilai data tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengembangan sektor garam.
“Kalau datanya lengkap, pemerintah bisa menentukan prioritas. Mana kawasan yang membutuhkan perbaikan saluran, mana yang membutuhkan sarana produksi, dan bagaimana menjaga produktivitasnya,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi saat ini menunjukkan bahwa produksi garam tidak hanya dipengaruhi cuaca, tetapi juga ketersediaan bahan baku berupa air laut.
Karena itu, menurut Nanda, persoalan pengairan perlu dimasukkan dalam pembahasan pengembangan tambak garam di Pati.
(ADV)
