PATI,redaksinusantara.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten Pati meningkatkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Pati, Suwarno, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan program pemerintah yang menggunakan anggaran daerah.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dari pengawasan publik.
“Pemerintah harus terbuka. Masyarakat perlu mengetahui program apa yang dijalankan, bagaimana progresnya, dan bagaimana anggarannya digunakan,” ujar Suwarno.
Ia mengatakan kritik dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai masukan dalam memperbaiki pelayanan pemerintah.
Terlebih, Perubahan APBD 2026 memiliki nilai sekitar Rp2,000 triliun dengan belanja daerah sekitar Rp2,353 triliun. Besarnya anggaran tersebut membuat transparansi pelaksanaan menjadi semakin penting.
Suwarno meminta setiap OPD memberikan informasi yang mudah dipahami masyarakat, terutama mengenai program pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan informasi ketika ingin mengetahui perkembangan pelayanan atau pembangunan di daerahnya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Fraksi PDIP tetap akan menjalankan fungsi pengawasan melalui DPRD maupun dengan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
“Kritik masyarakat jangan dianggap sebagai hambatan. Justru itu bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pelayanan semakin baik,” pungkasnya.
(ADV)
