PATI, redaksinusantara.id — Pimpinan DPRD Pati dari Fraksi PPP, Suwito, mengingatkan agar persoalan yang dilakukan oleh oknum tidak serta-merta membuat masyarakat mengabaikan kontribusi pondok pesantren selama ini.
“Kita harus melihat persoalan secara proporsional. Kalau ada oknum melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai aturan. Tetapi jangan kemudian seluruh pesantren dianggap sama.” ujar Suwito.
Menurutnya, pesantren telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan memiliki kontribusi dalam pendidikan serta pembentukan karakter generasi muda.
UU Nomor 18 Tahun 2019 sendiri memberikan pengakuan terhadap pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional sekaligus memberikan landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan fasilitasi terhadap pengembangan pesantren.
Suwito mengatakan, kasus kekerasan yang terjadi justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan.
“Jangan menutup mata terhadap kasus yang terjadi. Tetapi jangan pula menggeneralisasi. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat sistem perlindungan santri dan memastikan pengelola pesantren menjalankan amanah dengan baik,” ungkapnya.
Ia menilai pemerintah, DPRD, Kementerian Agama, pengelola pesantren dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat.
Menurutnya, pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap menghormati karakteristik pesantren.
“Pesantren harus tetap menjadi tempat masyarakat mencari ilmu dan membentuk generasi. Karena itu, kepercayaan tersebut harus dijaga bersama,” pungkasnya.
(ADV)
