PATI, redaksinusantara.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dinilai perlu melihat lebih jauh dari sekadar jumlah dapur penyedia yang telah beroperasi. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati atau Mbak Ning, mengatakan keberhasilan program juga ditentukan oleh sejauh mana layanan tersebut benar-benar sampai kepada sekolah sasaran.
Menurutnya, dapur yang tersedia harus diimbangi dengan cakupan distribusi yang jelas. Dengan demikian, keberadaan fasilitas penyedia makanan dapat memberikan layanan sesuai jumlah dan lokasi penerima manfaat.
“Ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa dapur yang sudah berdiri, tetapi berapa sekolah yang sudah terlayani dan apakah distribusinya berjalan sesuai sasaran,” ujar Mbak Ning.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan mengenai sejumlah sekolah di Kecamatan Gunungwungkal yang disebut belum memperoleh program MBG.
Mbak Ning meminta kondisi tersebut segera ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya. Evaluasi, kata dia, perlu melihat berbagai kemungkinan, mulai dari kapasitas produksi dapur, luas cakupan layanan, pendataan penerima hingga mekanisme distribusi makanan.
“Kalau ada sekolah yang belum mendapatkan, jangan dibiarkan menjadi pertanyaan. Harus ada penjelasan dan solusi yang jelas,” katanya.
Selain persoalan distribusi, ia menilai komunikasi antara pihak penyelenggara dengan sekolah perlu diperjelas. Sekolah harus mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas layanan MBG di wilayahnya sehingga laporan mengenai kendala dapat segera diteruskan.
“Sekolah harus mengetahui siapa yang menjadi penanggung jawab distribusi dan ke mana harus menyampaikan laporan kalau terjadi persoalan,” ujarnya.
Menurut Mbak Ning, kejelasan mekanisme komunikasi menjadi semakin penting mengingat jumlah satuan pendidikan di Kecamatan Gunungwungkal cukup banyak dan terdiri atas berbagai jenjang, termasuk sekolah negeri maupun madrasah.
Ia juga mendorong evaluasi program dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika muncul keluhan. Evaluasi rutin diperlukan untuk mengetahui perkembangan cakupan layanan sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih terjadi di lapangan.
“Program ini menyangkut anak-anak. Maka aspek pemerataan, ketepatan distribusi dan komunikasi semuanya harus diperhatikan,” katanya.
(ADV)
