PATI, redaksinusantara.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 segera berlanjut setelah tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan penyampaian pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan dalam rangkaian penyusunan APBD sebelum rancangan anggaran tersebut memasuki pembahasan secara lebih mendalam.
Menurutnya, seluruh fraksi pada prinsipnya memberikan persetujuan agar RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Semua fraksi pada intinya menyepakati agar RAPBD 2027 segera dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Ali.
Ia menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran dengan mencermati rancangan belanja dan program yang diajukan pemerintah daerah. Proses tersebut dilakukan dengan tetap berpedoman pada regulasi sekaligus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pati.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, menilai pembahasan berikutnya perlu difokuskan pada program dan kegiatan yang telah dirancang pemerintah daerah. Setiap usulan nantinya harus dilihat berdasarkan tingkat prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Pembahasan harus melihat mana yang menjadi kebutuhan prioritas daerah dan bagaimana kemampuan anggaran kita untuk membiayainya,” ujar Hardi.
Menurut Hardi, kesesuaian antara perencanaan pembangunan dan kapasitas fiskal menjadi hal penting agar program yang masuk dalam APBD dapat dilaksanakan secara realistis dan memberikan hasil yang optimal.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menjadi ruang untuk menyempurnakan berbagai rencana program, sekaligus memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan yang memiliki manfaat bagi masyarakat.
Ali menambahkan, DPRD akan mengawal seluruh proses hingga RAPBD ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027.
“Harapannya pembahasan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan APBD yang berkualitas,” katanya.
Tahapan selanjutnya akan melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta komisi-komisi DPRD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(ADV)
