PATI, redaksinusantara.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Golkar, Endah Sri Wahyuningati, meminta agar kepentingan masyarakat menjadi landasan utama dalam menentukan arah belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, setiap penyesuaian anggaran harus mampu menjawab kebutuhan warga dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.
Endah menilai, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan. Lebih dari itu, kualitas program dan dampaknya terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah harus menjadi tolok ukur dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Dalam pembahasan anggaran, kita perlu melihat siapa yang menerima manfaat dari program tersebut. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi hasilnya belum menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Persoalan tersebut menjadi perhatian di tengah pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Pati 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Selain membahas perubahan anggaran, forum tersebut juga mengagendakan tindak lanjut evaluasi gubernur dan pembahasan sejumlah regulasi daerah.
Endah berpandangan, penyusunan program perlu didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Dengan memahami kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas belanja secara lebih efektif dan menghindari pengalokasian anggaran yang kurang memberikan dampak.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur capaian kegiatan, mengidentifikasi kekurangan, serta menjadi dasar dalam memperbaiki kebijakan anggaran berikutnya.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah juga perlu diperkuat agar proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran tetap sejalan dengan aspirasi masyarakat. Komunikasi yang baik diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga Kabupaten Pati.
Endah berharap, perubahan anggaran tahun 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa setiap program harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
“Anggaran daerah pada akhirnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan program yang tepat sasaran. Karena itu, manfaatnya harus menjadi perhatian sejak perencanaan hingga evaluasi,” tegasnya.
(ADV)
