PATI, redaksinusantara.id – Ketua Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKS, Narso menegaskan pentingnya kepastian regulasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pati. Hal itu menyusul masih banyaknya desa yang hingga kini dipimpin penjabat kepala desa (Pj Kades).
Menurut Narso, keberadaan kepala desa definitif sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Saat ini DPRD Pati melalui Bapemperda tengah menyusun Perda baru yang akan mengatur pemilihan kepala desa, perangkat desa, hingga kepala BPD. Penyusunan aturan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap regulasi terbaru.
“Kami ingin ketika pilkades dilaksanakan nanti tidak ada celah persoalan hukum ataupun administrasi. Karena itu regulasinya harus benar-benar siap,” katanya.
Narso menyebut, pembahasan Perda dilakukan secara menyeluruh agar seluruh tahapan pemilihan nantinya berjalan demokratis, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan mengingat banyak desa saat ini masih dipimpin Pj Kades. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengambilan kebijakan di tingkat desa.
“Desa membutuhkan pemimpin definitif yang punya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis, terutama terkait pembangunan dan pengelolaan anggaran,” jelasnya.
DPRD Pati menargetkan Perda selesai pada 2026 dan tahapan pengisian kepala desa definitif dapat mulai dilakukan pada 2027 melalui tiga gelombang pelaksanaan.
Narso berharap pengisian kepala desa nantinya tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga momentum memperkuat kualitas pemerintahan desa di Kabupaten Pati.
(ADV)
