PATI – DPRD Kabupaten Pati mengingatkan agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai penting, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara seimbang agar tidak menambah beban bagi warga, khususnya pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslihan, mengatakan peningkatan pendapatan daerah harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu menjaga iklim usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya PAD, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Target pendapatan daerah memang penting, tetapi jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberikan tekanan kepada masyarakat. Pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan ekonomi warga,” ujar Muslihan.
Ia menjelaskan bahwa DPRD akan mencermati setiap kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan daerah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, regulasi yang baik harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Muslihan menilai pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang masih berupaya mengembangkan usahanya. Karena itu, setiap kebijakan fiskal hendaknya disusun berdasarkan kajian yang matang serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Prinsipnya, pembangunan harus berjalan tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk berkembang. Kebijakan yang lahir harus memberikan manfaat bersama, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha maupun masyarakat kecil,” jelas politisi PPP tersebut.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan terhadap setiap rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Seluruh substansi regulasi akan dikaji secara mendalam agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Muslihan berharap pemerintah daerah terus memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sebelum menetapkan kebijakan strategis. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan akan menghasilkan regulasi yang lebih tepat sasaran dan mudah diterapkan.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati, Muslihan menegaskan bahwa Fraksi PPP akan terus mengawal setiap pembahasan regulasi agar tetap mengedepankan asas keadilan, keberpihakan kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
(ADV)
