Upaya mendongkrak capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh mengabaikan realitas sosial di tingkat bawah. Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan peningkatan pendapatan daerah semata.
Muslihan mengamati adanya kecenderungan di mana daerah terlalu fokus pada angka-angka target pendapatan asli daerah (PAD) yang fantastis tanpa menghitung daya beli riil masyarakat pedesaan. Kebijakan fiskal yang terlalu agresif dikhawatirkan justru akan menjerat leher perekonomian warga yang baru saja bangkit.
“Jangan sampai masyarakat merasa hanya dijadikan objek peningkatan PAD tanpa memperhatikan kondisi ekonomi mereka,” tegas legislator dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut memberikan peringatan keras.
Bagi Fraksi PPP, perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Muslihan menegaskan bahwa jajaran legislatif akan terus mengawal pembahasan raperda ini agar tidak melahirkan pasal-pasal yang eksploitatif terhadap kantong masyarakat kecil di Kabupaten Pati.
(ADV)
