PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslihan, mengingatkan agar pembahasan perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, penyusunan regulasi harus dilakukan secara cermat agar tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha yang masih berupaya memulihkan kondisi usahanya.
Muslihan mengatakan kebijakan perpajakan memang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan asas keadilan serta memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan kajian secara komprehensif sebelum menetapkan besaran tarif maupun pengelompokan objek pajak sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan keseimbangan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kebijakan pajak harus disusun secara proporsional. Pemerintah perlu melihat kondisi riil masyarakat agar regulasi yang diterapkan tidak justru menjadi beban bagi pelaku usaha maupun warga yang kemampuan ekonominya masih terbatas,” ujar Muslihan.
Politisi PPP itu menjelaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Pati. Oleh karena itu, menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus mampu mendukung pertumbuhan sektor tersebut, bukan sebaliknya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan sebelum menetapkan perubahan regulasi sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mengedepankan rasa keadilan. Masyarakat harus merasakan bahwa regulasi perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha dan kesejahteraan warga,” tegasnya.
Muslihan menambahkan DPRD Kabupaten Pati akan terus mengawal pembahasan perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah agar mampu menghasilkan kebijakan yang seimbang, adaptif terhadap kondisi ekonomi, serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
(ADV)
