PATI, redaksinusantara.id – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pati mengingatkan pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam menetapkan proyeksi pendapatan transfer pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Pati, Adam Maulana, mengatakan besaran pendapatan transfer perlu dihitung berdasarkan asumsi yang realistis. Hal ini penting mengingat kepastian pagu dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program.
Menurut Adam, pemerintah daerah perlu memastikan setiap proyeksi pendapatan memiliki dasar perhitungan yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan ketika besaran transfer definitif telah ditetapkan.
“Proyeksi pendapatan harus dihitung secara hati-hati. Jangan sampai perubahan pagu transfer nantinya menimbulkan kesenjangan antara rencana pendapatan dan kebutuhan belanja daerah,” ujar Adam.
Ia menjelaskan, pendapatan transfer masih memiliki kontribusi penting terhadap struktur keuangan Kabupaten Pati. Apabila terjadi perubahan kebijakan maupun penyesuaian besaran transfer dari pemerintah pusat, kondisi tersebut dapat berdampak pada kemampuan daerah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Adam mendorong Pemkab Pati meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan. Koordinasi secara berkala dinilai diperlukan agar perkembangan kebijakan transfer dapat segera diketahui dan menjadi dasar dalam mengambil langkah penyesuaian.
Menurutnya, apabila terdapat perubahan pagu, pemerintah daerah harus memiliki skenario penyesuaian yang jelas tanpa mengganggu program-program prioritas masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menetapkan terlalu banyak komitmen belanja sebelum terdapat kepastian mengenai kemampuan pendapatan. Prinsip kehati-hatian dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Dengan perencanaan pendapatan dan belanja yang lebih realistis, APBD 2027 diharapkan tetap berada dalam kondisi sehat serta mampu menjamin keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati.
(ADV)
