PATI — Penyesuaian anggaran pendidikan seharusnya tidak berhenti pada persoalan penghematan belanja. Komisi D DPRD Pati mengingatkan bahwa setiap perubahan plafon memiliki konsekuensi terhadap aktivitas sekolah, terutama ketika menyangkut kebutuhan operasional dan pelayanan kepada peserta didik.
Anggota DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan efisiensi dalam pengelolaan APBD memang diperlukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Namun, langkah tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi satuan pendidikan.
Ia menilai sekolah memiliki kebutuhan rutin yang tidak bisa begitu saja dikurangi. Apabila pemangkasan dilakukan tanpa melihat skala kebutuhan, dikhawatirkan sekolah justru harus menanggung dampak dari kebijakan efisiensi tersebut.
“Efisiensi anggaran jangan sampai membuat sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kita harus melihat mana yang memang bisa diefisienkan dan mana yang menjadi kebutuhan pelayanan dasar,” ujar Teguh.
Menurutnya, keberlangsungan proses belajar mengajar harus tetap menjadi pertimbangan utama. Sekolah membutuhkan dukungan anggaran untuk memastikan kegiatan pendidikan berjalan secara normal, termasuk pemenuhan kebutuhan penunjang pembelajaran.
Teguh juga mendorong agar Dinas Pendidikan melakukan evaluasi secara lebih detail terhadap pos-pos yang mengalami penyesuaian. Dengan pemetaan tersebut, pengurangan anggaran dapat diarahkan pada belanja yang tingkat urgensinya lebih rendah, tanpa mengganggu kebutuhan utama sekolah.
“Jangan sampai pengurangan di atas kertas kemudian terasa sebagai beban di tingkat sekolah. Kita ingin efisiensi, tetapi pelayanan pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan kembali bahwa kebijakan anggaran memiliki konsekuensi yang terukur.
Bagi Komisi D, keberhasilan efisiensi bukan ditentukan dari seberapa besar anggaran yang berhasil dikurangi, melainkan dari kemampuan pemerintah mempertahankan kualitas pelayanan meskipun terdapat penyesuaian belanja.
Teguh berharap kebutuhan sekolah dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan kembali prioritas anggaran pendidikan. Dengan demikian, perubahan plafon tidak berujung pada terganggunya aktivitas pendidikan di Kabupaten Pati.
“Yang harus dijaga adalah pelayanan kepada siswa. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru membuat kebutuhan dasar sekolah tidak terpenuhi,” pungkasnya.
(ADV)
